Selasa, 16 Oktober 2012

Informasi Harga batubara

informasi harga Batubara per Oktober 2012
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 01 Oktober 2012

Kantor Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum W. Abdillah & Partner: Perlawanan telkomsel terhadap putusan pailit tingk...

Kantor Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum W. Abdillah & Partner: Perlawanan telkomsel terhadap putusan pailit tingk...: JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa PT Telkomsel berstatus pailit pada 14 September 2012 lalu. Lan...
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Perlawanan telkomsel terhadap putusan pailit tingkat pertama

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa PT Telkomsel berstatus pailit pada 14 September 2012 lalu. Lantas, apakah masih ada peluang bagi Telkomsel untuk menang saat banding?JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa PT Telkomsel berstatus pailit pada 14 September 2012 lalu. Lantas, apakah masih ada peluang bagi Telkomsel untuk menang saat banding?
Diposting oleh di 1 komentar:
Label:

Undang-undang dan Peraturan Kejaksaan RI

Kejaksaan RI
Undang-Undang 
  1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
  2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  3. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  5. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  6. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik

Instruksi Presiden
  1. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
  3. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil 
  4. Inpres Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat

Keputusan Presiden
  1. Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
  2. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. Keppres No. 30 Tahun 1981 tentang Latihan Prajabatan
  4. Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
  5. Keppres No. 9/1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural
  6. Keppres No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
  7. Keppres Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa
  8. Perpres Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
  9. Keppres Nomor 119/M tahun 2009

 Peraturan Pemerintah

  1. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya   
  3. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  4. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  5. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  6. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  9. PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS
  10. PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap  
  11. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
  12. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  13. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  14. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  15. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
  16. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  17. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
  18. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  19. PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, penindakan dan Pemberhentian PNS.
  20. PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Bekas Timor-Timur.
  21. PP No. 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 Tahun
  22. PP Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
  23. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
  24. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  25. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Menteri
  1. Kep. Men. Pan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
  2. Kep. Men. Pan No. Kep/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil 
  3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  4. Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002
  5. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No. 181/Seklan/7/81 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan
  6. Keputusan Ketua LAN No. 930/IX/6/4/1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  7. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS
  8. Keputusan Ketua LAN No. 527/IX/6/4/1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas.
  9. Surat Edaran Bersama BAKN dan LAN No. 12/SE/1981 dan 193/SEKLAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas
  10. Keputusan Ketua LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III, dan IV
  11. Keputusan Ketua LAN No. 343A/IX/6/4/1995 tentang tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
  12. SE BAKN No. 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
  13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  14. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Ketua LAN dan Direktur Jenderal Anggaran No. 35 Tahun 1996- No. 513/IX/6/8/1996- No. KEP-30/A/0696 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dalam Jabatan Struktural Belum Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994
  15. Keputusan kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuann pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah PP Nomor 12 Tahun 2002.
  16. SE BAKN No. 06/SE/1981 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS Yang Memangku Jabatan Jaksa
  17. SE-004/JA/8/1998 tentang Peningkatan Integritas Moral dan Perilaku Kejaksaan RI

Keputusan Jaksa Agung
  1. Kepja No. Kep-090/J.A/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
  2. Kepja No. Kep-680/JA/XI/2001 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kejaksaan RI.
  3. Kepja No. Kep-690/A/JA/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan RI
  4. Kepja No. Kep-235/A/J.A/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaru an Kejaksaan RI.  
  5. Kepja No. Kep-155/JA/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.
  6. Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  7. Kepja No. Kep-225/A/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
  8. Kepja No. Kep-558/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI
  9. Kepja No. Kep-011/J.A/01/1997 tentang Kriteria Tipologi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B
  10. Kepja No. Kep-108/JA/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
  11. Kepja No. Kep-061/JA/7/1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-054/JA/6/1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Purna Adhyaksa
  12. Kepja No. Kep-075/JA/7/1987 tentang Lencana Purna Bhakti adhyaksa  
  13. Kepja No. Kep-505/A/J.A/08/2004 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI
  14. Kepja No. Kep.506/AJ. A/08/2004 tentang Pembentukan Panitian Pengadaan PNS Kejaksaan RI
  15. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  16. Kep-X-271/C/11/2005 tentang Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III Tahun Anggaran 2005.
  17. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
  18. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
  19. Kepja No. Kep-409/A/J.A/10/2001 tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI
  20. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  21. Seja SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  22. Seja SE-002/A/J.A/03/2002 tentang Perubahan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  23. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  24. Kepja No. Kep-170/J.A/07/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000
  25. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  26. Kepja Kep-005/A/J.A/01/2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan RI
  27. Kepja No. Kep-181/A/J.A/03/2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002
  28. Kepja No. Kep-182/A/J.A/03/2002 tentang Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002
  29. Kepja No. Kep-X-056/C/03/2004 tentang Kurikilum Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) Kelas A, B, C, D, E, F, G dan H Tahun 2004
  30. Kepja No. Kep-086/J.A/10/1996 tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan
  31. Kepja No. Kep-031/JA/4/1977  tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  32. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  33. Kepja No. Kep-018/J.A/2/1996 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Daftar Usul Kenaikan Pangkat, Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Penetapan Angka Kredit Jaksa Pada Kejaksaan Republik Indonesia
  34. Kepja No KEP-095/J.A/9/1981 tentang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
  35. Kepja No. Kep-085/JA/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa
  36. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
  37. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
  38. Kepja No. Kep-027/JA/3/1988 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Pertelaan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Kejaksaan RI.    
  39. Seja No. SE-006/J.A/11/1988 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/ Promosi Personil (Eselon II dan III) Kejaksaan
  40. Kepja No. Kep-113/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat
  41. Kepja No. Kep-114/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung
  42. Kepja No. Kep-117/J.A/12/1995 tentang Jabatan Struktural yang Tidak Mengelola Fungsi Jaksa
  43. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekeratariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
  44. Kepja No. Kep-110/JA/10/1994 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Widyaiswara Kejaksaan RI
  45. Seja No. SE-001/JA/3/1991 tentang Pelaksananaan Fungsional Jaksa  
  46. Kepja No. Kep-069/J.A/06/1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional
  47. Kepja No. Kep-326/A/J.A/09/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk dan Atas Nama Jaksa Agung RI Menanda Tangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas Menjelang Pensiun, dan Biaya Perjalanan Pindah Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan RI
  48. Kep-030/JA/1988 tentang Doktrin “Tri Krama” Adhyaksa
  49. Kep-040/JA/04/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
  50. Kep-033/JA/3/1993  tentang Eksaminasi Perkara
  51. Kep-503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
  52. Kep-504/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
  53. Kep-367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan RI dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat
  54. Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa
  55. Kep-127/A/J.A/11/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia
  56. Kep-150/A/J.A/07/2011 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Struktur Jabatan Fungsional Pegawai Kejaksaan RI
  57. Kep-409/A.J.A/10/2001 Tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas Bagi PNS Pegawai TU Kejaksaan RI
  58. Kep-132132/J.A/11/1994 Tentang Perubahan Kepja Kep-120/JA/12/1992 Tentang Adminstrasi Perkara Tindak Pidana
  59. Kep-518/AA/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Kepja Kep-132/JA/11/1994 Tentang Adminstrasi Perkara Tindak Pidana
  60. Kep-26/Ja/3/1999 Tentang Petunjuk Pengelolaan Data Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

 Instruksi Jaksa Agung
  1. Instruksi Jaksa Agung No. INS-002/A/JA/1/2005 tentang Instruksi Jaksa Agung tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005.
  2. Instruksi Jaksa Agung No. INS-001/JA/1/1988 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.
  3. Instruksi Jaksa Agung No. 007/J.A/12/1994 tentang Pembinaan dan Pengembangan Peserta-Peserta Pendidikan Luar Negeri
  4. Instruksi Jaksa Agung No. Ins-003/JA/3/1994 tentang Kewajiban Pembuatan Makalah bagi Kenaikan Pangkat Jaksa Muda IIId Menjadi Jaksa Madya IVa    
  5. Instruksi Jaksa Agung No. Inst-004/J.A/11/1980 tentang Catatan Prestasi 
  6. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No: INS-001 / A / JA / 06 /2011Tentang Standar OperasionalProsedurPelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
  7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor  : Ins – 004 /A/J.A/08/2012 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan Dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum

 Peraturan Lainnya

  1. Bidang Pembinaan
       2.   Bidang Intelijen
       3.   Bidang Pidana Umum
       4.   Bidang Pidana Khusus
       5.   Bidang Datun
       6.   Bidang Pengawasan
       7.   Badiklat
       8.   Pus Litbang
       9.   Puspenkum
       10. Pus Daskrimti

 3. Piagam Kesepakatan Bersama KA.Bareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Deputi Bidang Penindakan KPK, Dirjen Pemasyarakatan, Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Dirjen Bea dan Cukai tentang Kesepakatan Pelaksanaan Peraturan Bersama.

 4. Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.
Lampiran 1
Lampiran 2

 5. Kesepakatan Bersama Antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian Negara, Kementrian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia.
Lampiran 1
Lampiran 2

 6. Piagam Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 7. Kesepakatan Bersama Antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan KorupsiTentang Pemetaan 10 (Sepuluh) Area Rawan Korupsi Tahun 2012.
Lampiran

8. Kesepakatan Bersama Antara Inspektorat Jendral Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-69/IJ/2012 tentang Koordinasi dan Kerjasama Dalam Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

 9. Kesepakatan Bersama Antara Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-70/IJ/2012 atau Nomor KEP-01/F/FJP/04/2012 Tentang koordinasi dan Kerjasama Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

 10. Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-82/BC/2012 Tentang koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

 11. Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-83/BC/2012 tentang Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Pencucian Uang.

 12 Kesepakatan Bersama Antara Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-84/BC/2012 tentang Kerjasama Dalam Rangka Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peraturan Jaksa Agung





Peraturan Presiden
 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Undang-undang

Download Undang-undang

Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Label:

Selasa, 04 September 2012

http://metrotvnews.com
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 28 Agustus 2012

Kantor Advokat, Pengacara, dan Konsultasi Hukum W.abdillah & Partners

Kantor Advokat, Pengacara, dan Konsultasi Hukum W.abdillah & Partners
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)